MAKASSAR, BKM -- Proyek perluasan ruang komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar senilai Rp 500 juta menuai sorotan dari anggota dewan itu sendiri.Mereka segera mengkaji ulang rasionalisasi anggaran yang bersumber dari APBD 2013 tersebut. Bahkan anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar berjanji akan menggelar rapat khusus untuk mempertanyakan  anggaran yang telah disepakati di tingkat Badan Anggaran (Banggar) tersebut.
Ketua Komisi C, Iryanto Ahmad, Jumat (28/12) membenarkan jika komisinya akan mempertanyakan rasionalisasi anggaran tersebut."Kami akan mengkaji ulang usulan itu. Walau mekanismenya tidak dibahas di tingkat komisi. Tapi sangat aneh jika kami yang membidangi persoalan pembangunan tidak dilibatkan dalam usulan anggaran fisik.Pihaknya juga menjadwalkan pemanggilan Sekretariat Dewan (Sekwan)," jelas Iryanto.
Terkait anggaran tersebut, Kepala Bagian Perlengkapan Sekwan Makassar, Syamsul Syamsuddin mengakui adanya alokasi anggaran sebesar Rp 500 juta untuk perluasan ruang komisi.
Kendati demikian, Syamsul tidak dapat menjelaskan  dasar diusulkannya anggaran tersebut.
"Memang ada, nilai Rp 500 juta. Itu di 2013 untuk perluasan komisi," singkatnya.
Sementara itu, Koordinator Advokasi Keuangan dan Kebiajakan Daerah Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Anwar Razak mengatakan, kebijakan untuk menambah luas ruang komisi disesuaikan kebutuhan dari jumlah anggota dewan. Dan saat ini ruangan rapat di komisi masih mencukupi.
Terkait mekanisme usulan Rp 500 juta, jelas Anwar, seharusnya terlebih dahulu dimuat dalam Rencana Kerja (Renja). Tapi selama ini setiap usulan anggaran di lembaga tersebut terkesan lahir tiba-tiba tanpa mekanisme yang jelas.
Seharusnya tambah dia, Komisi C bidang pembangunan yang   paling bertanggung jawab atas rasinonalisasi anggaran tersebut. Kendati anggaran ini sudah disahkan dan ditetapkan melalui APBD Pokok 2013 namun bisa dilakukan pergeseran di Perubahan APBD 2013 nantinya.
"Alasan perluasan ruang komisi bisa dilakukan sepanjang kebutuhannya mendesak. Kalau benar ada kuota penambahan jumlah legislator di Pileg 2014, maka perluasan ruang komisi bisa dimaklumi. Tapi yang menjadi masalah setiap usulan anggaran di Sekwan tidak pernah tergambar di Renja malah terkesan muncul tiba-tiba. Ini akan berdampak pada pencitraan lembaga itu sendiri," tegasnya Anwar.
Sebelumnya, Sekretaris Dewan Makassar, Nuraeni Ma'mur memastikan tidak mengusulkan anggaran fisik tahun 2013 mendatang. Wacana perluasan komisi yang sebelumnya mengemuka dalam pembahasan anggaran 2013 diakui Sekwan  belum bisa diwujudkan mengingat kebijakan pusat terkait penambahan kuota legislator di Makassar tidak berubah.
"Memang ada wacana penambahan jumlah anggota dewan Makassar. Tapi itu baru wacana jadi untuk apa ruang komisi di perluas," kata Sekwan beberapa waktu lalu.

Ada Oknum Dewan Jadi Makelar

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokar Adi Rasyid Ali (ARA) menduga kuat adanya keterlibatan oknum legilator yang bermain dalam proyek fisik di Kantor DPRD Makassar. Menurutnya, usulan anggaran perluasan komisi tidak urgen dan  aneh jika disepakati dalam Badan Anggaran (Banggar).
"Wajar kalau kita menduga kuat ada oknum legislator yang mengambil keuntungan dari sejumlah proyek fisik di Kantor DPRD Makassar," kata ARA yang juga anggota Komisi C Bidang Pembangunan itu.
Meski melayangkan protes terkait usulan anggaran perluasan komisi, ARA mengaku kecolongan karena dirinya tidak masuk dalam anggota Banggar di RAPBD Pokok 2013. Sementara Komisi C dalam hal ini tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran fisik di DPRD.
"Saya sudah wanti-wanti jangan ada anggota Fraksi Demokrat di Banggar menyetujui anggaran fisik di DPRD. Memang kita kecolongan kenapa sampai usulan ini di loloskan di tingkat penyerasi Banggar," tegasnya.
ARA bahkan meminta agar semua pihak meningkatkan pengawasan terkait penggunaan anggaran fisik di DPRD Makassar. Alasanya, untuk mengantisipasi adanya kongkalikong antar oknum dewan dengan pihak kontraktor. (ril/war/B)