Politik

MAKASSAR, BKM -- Ketua KPU Takalar, Faisal Amir, berpeluang memimpin KPU Sulsel periode 2013-2018 setelah ditetapkan menjadi anggota KPU Sulsel oleh KPU pusat, Rabu (22/5) dinihari.

Faisal Amir menempati peringkat pertama dari sepuluh calon anggota KPU Sulsel yang dites KPU pusat pekan lalu. Selain sebagai peringkat pertama, Faisal juga dikenal sosok komisioner yang cukup bersih dan dekat dengan semua elemen.
Faisal Amir juga merupakan satu dari tiga alumni organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indoensia (PMII), sementara Misna adalah alumni HMI dan Khaerul Mannan dari Muhammadiyah.
Lima nama yang ditetapkan KPU pusat yakni Faisal Amir, Mardiana Rusli, Muh Iqbal Latief, Khaerul Mannan dan Misna M. Adapun lima calon anggota KPU yang dipasang sebagai cadangan masing-masing Andi Nur Imran, Andi Shaifuddin. Samsu Alam, Wahyuddin dan Muhammad Sabri.
Selain menerbitkan surat keputusan, Ketua KPU pusat, Husni Kamil Manik, juga langsung mengirim undangan pelantikan lima anggota KPU Sulsel ini.
Berdasarkan undangan, pelantikan akan dilaksanakan pada Jumat (24/5), di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.
Sekretaris KPU Sulsel, Annas GS, mengakui sudah terbitnya SK 10 calon anggota KPU Sulsel dan undangan bagi lima yang akan bertugas.
"Usai pelantikan akan dilakukan pembekalan terhadap lima calon anggota KPU Sulsel," ujar Annas, kemarin.
Baik Faisal, Mardiana maupun Misna, mengaku, siap menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangan usai dilantik 24 Mei mendatang.
"Kami ini tentu siap bila diberi amanah seperti saat di Makassar dan Takalar," tutur Misna dan Faisal secara terpisah.
Menurut Misna, dirinya siap menjalankan amanah ini karena ingin membangun kualitas demokrasi yang ada saat ini.
"Kami ingin membuat atau mermperbaiki kapasitas dan profesionalisme yang ada saat ini. Bagaimana KPU daerah bisa mempunyai pandangan yang sama agar visi KPU sebagai penyelenggara pemilu mandiri dan memiliki integritas yang baik," katanya.
Sementara Mardiana yang juga Ketua AJI Sulsel ini, menyatakan, dirinya siap bekerja sepenuh waktu. "Pokoknya, kita siap bekerja sepenuh waktu," ujarnya.
Sementara itu, Moh Sabri AR, calon anggota KPU Sulsel yang berada di urutan 10 tidak mau berkomentar soal penetapan lima anggota KPU Sulsel yang baru. "No comment," ujarnya. (rif/ams/b)

MAKASSAR, BKM -- Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel HM Roem mengakui masih terjadinya kekisruhan di internal Golkar pasca ditetapkannya pasangan kandidat Walikota dan Wakil Walikota Makassar.

Hal ini karena belum adanya kerja kerja menuju perbaikan hubungan diinternal tersebut.
"Rumah tangga saja biasa kisruh apalagi Parpol yang memang momentumnya sekarang. Tapi semuanya itu ada waktunya panas atau dingin,''ujar HM Roem yang juga Ketua DPRD Sulsel ini.
Soal seruan agar kader Golkar bersatu lagi, mantan Bupati Sinjai dua periode ini mengaku biarlah dulu seperti ini. "Biarlah dulu seperti ini,"ujar Roem.
''Kita harus melihat perkembangan seberapa besar masalahnya,'' jelasnya.
Seperti diketahui DPP Golkar telah mengeluarkan rekomendasi untuk Supomo Guntur- Kadir Halid. Namun penetapan DPP ini tanpa melibatkan DPD I khususnya untuk posisi kandidat Wakil Walikota. Tidak dilibatkannya DPD I kemudian memantik kemarahan Syahrul Yasin Limpo. SYL merasa dilangkahi oleh Supomo menyusul kandidat wakil yang diusulkan ke DPP tanpa melalui konsultasi di DPD I.
Kekisruhan tersebut makin meruncing setelah SYL mengizinkan adik kandungnya Irman Yasin Limpo maju di Pilwali Makassar sebagai kandidat Walikota bersama Busrah Abdullah melalui Partai Amanat Nasional (PAN). (rif/ila/C)

MAKASSAR, BKM -- Pengurus PDIP Sulsel membantah adanya rumor yang berkembang kalau PDIP bakal mendukung pasangan Supomo-Kadir (SUKA) di Pilwali Makassar September mendatang.

Sekretaris PDIP Sulsel Rudy Pieter Goni, Rabu (22/5) mengatakan hingga sejauh ini belum ada rekomendasi yang dikeluarkan partainya untuk Pilwali Makassar. Sebelum terbit rekomendasi para kandidat harus melalui tahapan dan mekanisme partai.
"Bagaimana ceritanya telah ada rekomendasi sementara kemarin baru saja dilakukan fit and propert test langsung ada rekomendasi,'' jelasnya.
Kalau ada klaim salah satu kandidat yang ikut fit propert test didukung PDIP itu diluar kewenangan kami. Tapi yang pasti PDIP sampai saat ini belum menerbitkan rekomendasi.
Sebelumnya beredar informasi kalau PDIP telah merekomendasikan pasangan Supomo-Kadir.  Sementara itu juru bicara pasangan Danny Pomanto-Syamsu Rizal, Ade Saputera yakin DIA diusung PDIP.''Kami sudah konfirmasi dan PDIP belum menerbitkan rekomendasi. Mekanismenya masih berjalan dan informasi PDIP mendukung pasangan SUKA itu tidak benar,'' ujarnya.
Selain PDIP, pasangan Danny-Ical juga berpeluang diusung PPP. Pasalnya, dari tiga nama yang direkomendir ke DPW PPP Sulsel hanya pasangan ini yang sudah melengkapi jumlah dukungan. Sementara pasangan lain yakni Salahuddin Sampetoding belum memiliki Parpol pendukung.
Apiaty yang kini sudah berhasil menggaet Parpol non parlemen berpaket dengan Zulkifli Gani Ottoh 
peluangnya diusung PPP sangat kecil. ''Pasangan Danny-Ical peluangnya lebih besar daripada kandidat lain untuk diusung PPP,'' ujar salah seorang fungsionaris PPP Makassar yang minta namanya tak ditulis, Rabu (2/5) kemarin.
(nik/ila/C)

MAKASSAR, BKM -- Sikap perlawanan ditunjukkan oleh Sekretaris dan Staf KPU Sulsel terhadap kengototan Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas dan anggotanya, untuk melakukan fit and proper test terhadap 130 calon anggota KPU dari 13 daerah.

Rencananya, Senin (20/5), KPU Sulsel di bawah kepemimpinan Jayadi Nas cs akan menggelar fit and proper test terhadap 130 calon anggota KPU dari 13 daerah di Sulsel. Sejumlah calon anggota KPU dari 13 daerah pun sudah berdatangan di kantor KPU Sulsel di Jalan AP Pettarani Makassar, kemarin.
Namun, keinginan dan kengototan Jayadi Nas cs untuk melakukan fit and proper test terhadap calon anggota KPU daerah ini mendapat penolakan, bahkan perlawanan dari staf KPU Sulsel yang dimotori oleh Sekretaris KPU Sulsel, Annas GS. Perlawanan merupakan tindak lanjut dari perintah KPU pusat.
Dalam aksinya, staf KPU Sulsel mengunci seluruh ruangan, kecuali aula. Kemudian listrik dimatikan, 43  staf diliburkan sementara dan yang hadir hanya empat orang. Selain itu, pagar keluar digembok dan calon anggota KPU dari 13 daerah yang sudah hadir di kantor KPU Sulsel disuruh pulang.
Sikap perlawanan yang ditunjukkan staf KPU Sulsel di pengujung masa tugas Jayadi Nas cs merupakan hal yang buruk. Padahal, seharusnya di pengujung masa tugas, para komisioner dan staf KPU yang telah bersama-sama selama lima tahun menunjukkan keharmonisan dan kesolidan.
Sebelumnya, KPU pusat memang sudah memberikan warning kepada Jayadi cs agar tidak menggelar fit and proper test. Bahkan, KPU pusat mengancam akan menganulir hasil fit and proper test tersebut. Ancaman itu disampaikan langsung anggota KPU pusat, Hadar Navis Gumay, berulangkali.
Bak pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Sikap itulah yang ditunjukkan oleh Jayadi Nas cs. Meski dilarang karena masa jabatannya akan berakhir 24 Mei 2013, Jayadi Nas cs tetap ngotot ingin menggelar fit and proper test. Mereka beralasan atas perintah undang-undang.
Pemboikotan yang dilakukan oleh staf KPU Sulsel itu sendiri bukan atas dasar kemauan sendiri. Tapi didasari oleh surat edaran yang  ditandatangani Ketua KPU pusat, Husni Kamil Manik. Surat edaran diterima Sekretaris KPU Sulsel, Annas GS dan langsung melakukan aksi boikot dengan menyegel semua ruangan.
Surat edaran bernomor 351/KPU/V/2013 dikirim Kepala Biro SDM KPU pusat, Faridah Fauziyah. Intinya, pihak sekretariat dilarang memfasilitasi kegiatan tersebut. Faridah yang dikonfirmasi melalui ponselnya, menegaskan, bila staf sekretariat memfasilitasi keinginan Jayadi cs, akan menjadi temuan.
"Saya tegaskan sekretariat tak boleh terlibat. Kalau ada fasilitas, bisa jadi temuan," ujar Faridah. Akhirnya, setelah surat edaran dibagikan, maka sejumlah calon anggota KPU dari Kabupaten Maros, Gowa, Takalar, Pangkep, Barru, Soppeng dan Bone, pulang ke daerah masing-masing.
Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang, menjelaskan, apa yang dilakukan pihaknya didasari atas adanya sudat edaran KPU pusat. "Kami hanya menjalankan perintah pimpinan. Ada surat edaran dari KPU pusat yang melarang memfasilitasi fit and proper test, ya kita ikuti. Itu saja," katanya.
Aksi boikot yang dilakukan sekretariat KPU Sulsel mendapat reaksi dari anggota KPU Sulsel, Nusrah Azis. Menurutnya, sikap yang ditunjukkan oleh sekretariat KPU Sulsel tidak mencerminkan seorang abdi negara. "Sekretaiat KPU bukan lagi cerminan pemerintah, tapi cerminan premanisme," ujar Nusrah, kemarin. (rif/ams/b)